Dinas Pariwisata Provinsi Banten Gelar Advokasi Perizinan Untuk Pelaku Usaha Taman Rekreasi Dan Kafe

Dinas Pariwisata Provinsi Banten Gelar Advokasi Perizinan Untuk Pelaku Usaha  Taman Rekreasi Dan Kafe

Kegiatan Advokasi Pelaku Usaha Taman Wisata Rekreasi dan Kafe dilaksanakan di Aula Rapat Dinas Pariwisata Provinsi Banten Lantai II , Kecamatan Curug, Kota Serang, pada tanggal 27 September 2022 . Hadir pada acara, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten H. Al Hamidi, S.Sos., M.Si., Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tb. Ence Fahrurozi S.IP, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pengembangan Usaha Bapak Dadang Rizki Ratman serta Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bapak M. Ihsan Averroes, S.Mn. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten mengatakan adanya kegiatan advokasi untuk dapat memfasilitasi dan memberikan informasi kepada pelaku usaha pada umumnya, khususnya untuk pelaku usaha taman rekreasi dan kafe.

Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola taman rekreasi dan cafe di Provinsi Banten serta perwakilan dari Dinas Pariwisata di kab/kota se-Provinsi Banten. Dalam kegiatan ini dipaparkan bagaimana mekanisme pendaftaran dan mendapatkan izin usaha yang sesuai dengan standarisasi perizinan, dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang masih merasa kesulitan mengetahui informasi mengenai syarat-syarat pengajuan dan pembuatan perizinan usaha pariwisata.


Sementara itu Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pengembangan Usaha Bapak Dadang Rizki Ratman mengatakan, untuk meningkatkan kualitas produk pariwisata Banten para pelaku usaha harus memiliki daya saing, karena untuk mewujudkan pembangunan pariwisata Provinsi Banten yang berkelanjutan dan berkualitas harus bersama-sama membangun komitmen dan pemahaman bersama dengan Kabupaten dan Kota. Dengan menggagas prakarsa dan langkah terobosan yang sinergi dan terpadu, untuk menumbuhkembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Sertifikasi di Provinsi Banten, maka sangat penting kegiatan ini diadakan. 

Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang diwakili oleh Bapak M. Ihsan Averroes, S.M menyampaikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, menjadi landasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, bahwa dalam rangka peningkatan standarisasi usaha pariwisata diperlukan penyelenggara sertifikasi usaha pariwisata oleh lembaga sertifikasi usaha, tata cara sertifikasi dan pengawasan sertifikasi usaha pariwisata harus dilakukan oleh lembaga yang berkompeten dan terdaftar.

(fal/inkraf)
Share :