Informasi Berkala

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008
2. PEMBINAAN USAHA INDUSTRI PARIWISATA
3. PENINGKATAN STANDARISASI DAN KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
4. STANDARISASI USAHA INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
5. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA BANTEN
6. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA EKONOMI KREATIF TINGKAT LANJUTAN
7. PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PARIWISATA
8. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010
10. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010
11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010
12. RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH
13. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
14. PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN
15. PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KREATIF
16. PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR
17. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR
18. PENGEMBANGAN POTENSI PASAR PARIWISATA
19. PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESTINASI PARIWISATA PROVINSI BANTEN
20. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAN NERACA ASET
21. PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
22. PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
23. OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI BANTEN
24. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
25. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011
26. CALK AKHIR TAHUN 2017
27. BUKU INVENTARIS GABUNGAN
28. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011
29. PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2012
30. KALENDER KEGIATAN TAHUN 2018
31. RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
32. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAN NERACA ASET
33. PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN (RENCANA DAN EVALUASI PROGRAM)
34. PROGRAM PEMASARAN PRODUK PARIWISATA (PERSIAPAN SARANA DAN PRSARANA)
35. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DISPAR BANTEN
36. MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN PENGADUAN NON PERIZINAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
37. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN INFORMASI DISPAR BANTEN
38. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
39. PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
40. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
41. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
42. PROGRAM PEMASARAN PRODUK PARIWISATA
43. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
44. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
45. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DESTINASI PARIWISATA
46. PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN (PENGADAAN)
47. PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN (PEMELIHARAAN)
48. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
49. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
50. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
51. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
52. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
53. SOP PENGHEMATAN PENGGUNAANLISTRIK DAN AIR
54. LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2018
55. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
56. PROFIL KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
57. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2019
58. STUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
59. TABEL KERTAS KERJA PPID PEMBANTU PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN 2019
60. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
61.  VISI, MISI, TUJUAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN 
62. PENGUKURAN KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA T.A 2018
63. INDIKATOR KINERJA UTAMA T.A 2018
64. INDIKATOR KINERJA UTAMA
65. LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN T.A 2018
66. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
67. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
68. LHKPN 2019
69. RKA 2020
70. LKIP 2019
71. CALK 2019
72. Pariwisata Banten Dalam Angka 2019
73. Laporan Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
74. Ringkasan Laporan Informasi Publik 2019
75. SK PPID 2020
76. Daftar Informasi Publik yang telah dimuktahirkan 2020
77. Laporan Layanan Informasi Publik 2019 ke KI
78. Laporan IKM Pariwisata
79. Laporan Koordinasi Informasi Publik
80. Desk Information PPID
81. Formulir PPID
82. Jadwal Pelayanan PPID
83. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
84. SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi
85. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
86. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP
87. SOP Pengujian tentang Konsekuensi
88. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
89. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
90. Daftar Informasi yang Dikecualikan


Share :